MUI Tetapkan Kripto Haram di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau MUI baru saja secara resmi memberikan pernyataan bahwa pemakaian cryptocurrency atau mata uang kripto haram sebagai mata uang.

Yang diberikan fatwa haram untuk MUI adalah penggunaan mata yang kripto sebagai alat transaksi jual beli, bukan sebagai jenis mata uang yang dimiliki.

Fatwa hukum kripto itu pun disahkan di dalam sebuah Forum Ijtima Ulama se Indonesia ke VII.

“Mengenai hukum cryptocurrency lewat pengambilan keputusan yang telah ditetapkan aka nada 3 diktum hukum. Pertama adalah pemakaian cryptocurrencu sebagai mata uang haram hukumnya.” Ucap Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh.

Dari hasil pengambilan keputusan para ulama, Niam berkata bahwa pemakaian kripto menjadi mata uang hukumnya haram dikarenakan punya kandungan gharar serts dharar.

Hal ini juga bertentangan kepada Undang Undang atau UU Nomor 7 Tahun 2011 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 di tahun 2015.

UU Nomor 7 Tahun 2011 tersebut sendiri mengatur mengenai mata uang. Dimana pada aturan itu diberikan penjelasan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Jadi, asset kripto tak termasuk ke dalam alat pembayaran.

Sementara dari Peraturan Bank Indonesia atau BI Nomor 17 di Tahun 2015 memberikan aturan mengenai kewajiban penggunaan rupiah pada wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia atau NKRI.

Aturan BI tersebut pun memberikan penjelasan bahwa rupiah merupakan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada wilayah NKRI.

Di Indonesia sendiri, sebetulnya asset kripto lebih sering disebut dengan mata uang kripto. Tetapi, karena tak bisa atau belum dipakai sebagai alat transaksi di Indonesia,, regulator lalu memakai istilat asset kripto dan bukan mata uang kripto.

Walaupun tak diakui sebagai mata uang, namun pemerintah memberikan pengakuan atar cryptocurrency sebagai asset maupun komoditas yang dapat diperjual belikan.

Aturan asset kripto itu pun tertuang ke dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti di Nomor 5 Tahun 2019.

Artikel yang Direkomendasikan